ROTE NDAO, SINDONTT.COM –
Kehadiran Nihi Rote tidak hanya menambah deretan destinasi wisata berkelas di Kabupaten Rote Ndao. Investasi tersebut juga mulai memberikan kontribusi nyata bagi daerah, terutama melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sejak mulai beroperasi pada April 2026, kontribusi pajak Nihi Rote disebut telah mencapai hampir Rp 2 miliar bagi Kabupaten Rote Ndao.
Informasi yang dihimpun wartawan dari sumber terpercaya menyebutkan, kontribusi tersebut berasal dari dua objek pajak, yakni pajak hotel yang telah melampaui Rp 1 miliar dan pajak restoran yang hampir menyentuh angka serupa
Nominal tersebut dihimpun sejak masa soft opening hingga November 2026.
Besarnya kontribusi itu menjadi gambaran potensi penerimaan daerah dari investasi pariwisata. Apalagi, peluang peningkatan PAD masih terbuka ketika seluruh fasilitas yang dibangun Nihi Rote mulai beroperasi secara maksimal.
Bapenda Pastikan Nihi Rote Taat Lapor Pajak
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rote Ndao, Diksel S. Haning, membenarkan bahwa Nihi Rote menjalankan kewajiban pelaporan pajak tepat waktu
Diksel menjelaskan, laporan terakhir untuk masa pajak Oktober 2026 telah diterima Bapenda pada November ini.
“Nihi Rote tidak pernah terlambat. Terakhir untuk masa pajak bulan Oktober, laporannya sudah masuk di bulan November,” jelas Diksel saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026)
Meski demikian, Diksel menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat membuka secara bebas nominal setoran pajak individual wajib pajak kepada pihak lain
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut terikat ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Secara khusus, Pasal 134 dalam BAB XVIII Perda tersebut mengatur larangan bagi pejabat untuk memberitahukan informasi wajib pajak kepada pihak lain.
Namun, terdapat pengecualian untuk kepentingan tertentu, termasuk pemeriksaan yang harus melalui izin tertulis kepala daerah.
“Untuk kepentingan pemeriksaan itu bisa, tapi harus mendapat izin tertulis dari Bupati sebagai kepala daerah,” kata Diksel
Ia kemudian menjelaskan ketentuan Pasal 134 ayat (1), yang mengatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan wajib pajak dalam rangka menjalankan tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
Diksel Akui Kontribusi Nihi Rote Besar
Walaupun terikat aturan kerahasiaan data wajib pajak, Diksel tidak menampik besarnya kontribusi investasi Nihi Rote bagi Kabupaten Rote Ndao
Menurutnya, kehadiran investasi tersebut memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah melalui sektor pajak.
“Nihi Rote kontribusinya besar buat daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya
Kontribusi tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana investasi sektor pariwisata dapat memberikan manfaat bagi daerah, tidak hanya melalui pengembangan destinasi, tetapi juga penerimaan pajak yang mendukung pembangunan Kabupaten Rote Ndao (**)

















