SINDO-NTT.COM – JAKARTA Kemendukbangga/BKKBN, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, akan melakukan peresmian Puncak Pelayanan KB Serentak Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kegiatan ini dirangkai dengan Peluncuran Kegiatan Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi.
Kegiatan ini berlangsung Senin (23/6/205), di Kabupaten Rote Ndao, sebuah pulau terluar di selatan Indonesia. Diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada 29 Juni 2025.
Kegiatan ini dipancarluaskan secara daring oleh seluruh provinsi dengan mengundang mitra kerja terkait, serta akan dilakukan teleconference oleh menteri dengan provinsi terpilih. Pelaksanaan pelayanan telah berlangsung pada 16 Juni dan akan berakhir di 30 Juni 2025.
Kegiatan tersebut akan disiarkan melalui live streaming YouTube Kemendukbangga/BKKBN Official dan zoom virtual meeting, Sasaran pelayanan meliputi KB ulangan, ganti cara, pasca persalinan, akseptor baru.
Terkait konsorsium aksi perguruan tinggi, diketahui telah disusun rencana aksi untuk melakukan berbagai inovasi. Antara lain, inovasi kesehatan dan lingkungan seperti penyediaan teknologi air bersih, inovasi produksi dan pengolahan bahan pangan lokal bergizi, inovasi dalam melakukan pendampingan dan edukasi gizi.
Pada tahap awal ada tiga kabupaten/kota yang akan menjadi lokus intervensi aksi tersebut, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur.
Melalui kegiatan ini,
Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen memberikan pelayanan KB serentak secara merata di seluruh wilayah demi Indonesia berkeadilan, dengan target sasaran 1.000.000 akseptor. Dilakukan pada sejumlah target yang telah ditetapkan untuk masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan potensi angka unmet need, potensi KB pascapersalinan, rata-rata capaian pelayanan KB baru, ulangan dan ganti cara serta pertimbangan lainnya.
Menurut Panitia Harganas 2025, jenis pelayanan KB yang diberikan terdiri dari pil, kondom, suntik, IUD, implan, tubektomi dan vasektomi. Dipastikan, pelayanan diberikan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan, kondisi wilayah serta protokol pelayanan kesehatan.
Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemendukbangga/BKKBN, Sunarto, Minggu (22/06/2025), di Jakarta, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS), Termasuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah serta mitra kerja
tentang program KB.
ini Juga untuk meningkatkan capaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP. Serta menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.
Penetapan Target & Penajaman Program
Selain dalam rangkaian memperingati Harganas, pelayanan KB serentak digelar untuk memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan dalam rancangan Rencana Strategi Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029, Dalam hal pemenuhan kebutuhan ber-KB dengan metode modern, Kementerian menargetkan menjadi 87,1 persen di 2029 dari 84,7 persen pada 2025.
Ditargetkan juga penurunan kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 11,3 persen menjadi 10,0 persen di periode yang sama. Penurunan juga ditargetkan pada angka kelahiran menurut kelompok umur/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dari 19,4 per 1.000 wanita pada 2025 menjadi 17,8 per 1.000 wanita pada 2029.
Untuk mencapai beberapa sasaran strategis di atas Kemendukbangga/BKKBN memerlukan penajaman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan berdampak terhadap sasaran yang diharapkan.
Mengutip pernyataan Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, salah satu kebijakan kementerian adalah meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
Evaluasi implementasi kebijakan ini akan diukur setiap tahun dengan
indikator kinerja program yaitu Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dengan target 61,8 persen pada 2025; Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need akan diturunkan menjadi 10,5 persen pada 2025; dan persentase Pasangan Usia Subur dengan Kehamilan Risiko Tinggi sebesar 27,6 persen tahun 2025.
Untuk mewujudkan akselerasi peningkatan cakupan peserta KB sehingga target program KBKR tahun 2025 dapat tercapai, maka dilaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan momentum/hari besar nasional atau internasional.
“Hari Keluarga Nasional merupakan salah satu hari besar nasional yang sangat krusial dan fundamental. Hal ini mengingat peran keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera,” ujar Wahids, Ketua Pelaksana Harganas 2025, yang juga adalah Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN
(Humas Kemendukbangga/BKKBN
