SINDONTT.COM, ROTE NDAO
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Rote Ndao menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bukan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini sudah mendapat pengesahan Gubernur NTT.
Demikian Jelas Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila A.Md di ruang kerjanya saat ditemui. Selasa (04/02/2020) pukul 13:54 Wita.
Kepada Crew Media Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila A.Md mengatakan, pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang sudah mendapat pengesahan dari Gubernur NTT.
Jelas Alfred, Hari Senin, 3 Februari 2020 kemarin Pemerintah Daerah telah mengirim Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD TA 2020 kepada DPRD Kab. Rote Ndao.
Karenanya. Hari ini pihaknya telah melakukan rapat internal untuk bersurat dan meminta penjabaran APBD TA 2020 yang menggunakan Perkada dari pemerintah daerah.
“ Hari ini kami sudah Rapat Internal dan hasil rapat internal tadi saya sudah tanda tangani surat meminta penjebaran dan Pemerintah harus memberikan penjebarannya. Tadi kami sudah sepakat hal itu” Ujarnya.
Selanjutnya, Alfred Saudila. Membenarkan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 menggunakan Perkada akan dikenakan sanksi tetapi kesalahan tersebut sudah tentu oleh pemerintah Daerah.
Menurutnya Sanksi dengan pemotongan sejumlah Anggaran, tidak merugikan masyarakat. Untuk itu, kita nanti akan mengetahuinya setelah Tim dari pihak Inspektorat Propinsi NTT yang akan melakukan kajian dan pemeriksaan apakah adanya pemotongan anggaran atau tidak.
” Masyarakat siapa yang dirugikan?. nanti setelah Tim Inspektorat Propinsi NTT turun kita lihat pemotongan anggaran atau tidak” Ujarnya benada Tanya. Menjawab Soal pemotongan anggaran 25 persen akibat APBD 2020 menggunakan Perkada.(Nasa)