JAKARTA, SINDONTT.COM –
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) serta para bupati dan wali kota se-NTT menghadiri Seminar Nasional terkait Keadilan Fiskal yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (7/11/2026)
Seminar nasional tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan kebijakan fiskal pemerintah pusat, khususnya terkait pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan
Dalam kegiatan itu, sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Ombudsman RI memberikan materi dan gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan pengurangan anggaran transfer ke daerah
TKD Rote Ndao Berkurang Rp143 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Paulus Henuk mengungkapkan bahwa Kabupaten Rote Ndao mengalami pengurangan alokasi TKD yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao masih menerima TKD sebesar Rp797,5 miliar. Namun, pada tahun 2025 dan 2026, alokasi TKD yang diterima hanya berkisar Rp650 miliar
Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar Rp143 miliar setiap tahun dibandingkan alokasi tahun 2024
Pengurangan anggaran tersebut memberikan dampak terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
Anggaran PPPK Diharapkan Ditanggung APBN
Meski demikian, dalam sesi diskusi seminar tersebut, terdapat harapan mengenai kemungkinan kebijakan baru pada tahun 2027 terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga guru dan kesehatan
Para narasumber memberikan gambaran bahwa secara bertahap anggaran PPPK guru dan PPPK kesehatan diharapkan dapat disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Jika kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan, hal itu akan menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Rote Ndao
Pasalnya, anggaran yang selama ini dialokasikan dalam APBD untuk membiayai gaji PPPK dapat memiliki ruang untuk dialihkan guna mendukung kebutuhan pembangunan lainnya, terutama pembangunan infrastruktur daerah
Harapkan Pemerintah Pusat Segera Terbitkan Juknis
Bupati Paulus Henuk berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) terkait penganggaran PPPK, termasuk PPPK paruh waktu (PPPK PW), secara menyeluruh.
Menurutnya, kepastian kebijakan dan mekanisme penganggaran tersebut sangat penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan keuangan secara lebih baik di tengah keterbatasan fiskal
Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mendoakan dan mendorong pemerintah pusat agar kebijakan tersebut segera direalisasikan
Dengan demikian, berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah (**)

















