DPRD dan Pemkab Rote Ndao Rampungkan APBD Induk 2027 dan 8 Ranperda

Avatar photo

Saturday, 14 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ROTE NDAO, SINDONTT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Induk Tahun Anggaran 2027 dan delapan Ranperda lainnya

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara pada Jumat (13/11/2026) malam

Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah sekaligus mendukung keberlanjutan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao

Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Teken Persetujuan

Persetujuan Ranperda APBD Induk 2027 dilakukan oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, yang mewakili pemerintah daerah, Sementara dari pihak DPRD, penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Alfret Saudila bersama Wakil Ketua Denison Moy dan Lasarus Yonas Pah

Selain APBD 2027, delapan Ranperda lainnya yang disepakati meliputi perubahan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa. Ketiganya merupakan perubahan terhadap Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 8, 9, dan 10 Tahun 2019

Atur Tata Ruang hingga Pajak Daerah

Ranperda lainnya mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2046, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dua Ranperda lainnya mengatur Penyelenggaraan Angkutan dan Penyelenggaraan Parkir. Dengan demikian, total sembilan Ranperda telah memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Masuk Tahap Harmonisasi dan Evaluasi

Setelah persetujuan bersama, seluruh Ranperda tersebut akan memasuki tahapan harmonisasi dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah daerah dijadwalkan menyampaikan dokumen Ranperda kepada Kantor Wilaya Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur NTT paling lambat tiga hari kerja setelah penandatanganan berita acara.
Tahapan harmonisasi dan evaluasi tersebut menjadi bagian penting sebelum Ranperda diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Baca Juga:  Dinas PUPR NTT Siapkan Rp 9,5 Miliar Tangani Jalan Ba’a–Batutua, Longsoran Menggelama

Kesepakatan sembilan Ranperda ini sekaligus menunjukkan sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao (**)

Berita Terkait

Dari Desa Adat 1.500 Tahun hingga Jinggangshan, Bupati Paul Henuk Jajaki Kerja Sama Jiangxi
Pemda Rote Ndao Komitmen Dukung Pembinaan Atlet, Ini Penegasan Wakil Bupati
Bukan Sekadar Kunjungan, Bupati Promosikan Potensi Rote Ndao, Tarik Investor Tiongkok
Bupati Rote Ndao Belajar dari Tiongkok, Budaya dan Kebersihan Jadi Kunci Wisata
Hibah Rp. 250 Juta ke UNSTAR Jadi Catatan, Pemda Tegaskan Sesuai Regulasi
Tumpang Tindih Kewenangan TBUPP, Ini Sikap Tegas Sekda di DPRD Rote Ndao
DPRD Tegaskan Keberadaan TBUPP Timbulkan Pemborosan APBD, Ini Kata Mantan Sekda
Anggaran TBUPP Disorot, DPRD Desak Pemda Evaluasi Menyeluruh

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 13:50

Dari Desa Adat 1.500 Tahun hingga Jinggangshan, Bupati Paul Henuk Jajaki Kerja Sama Jiangxi

Tuesday, 17 November 2026 - 00:28

Bukan Sekadar Kunjungan, Bupati Promosikan Potensi Rote Ndao, Tarik Investor Tiongkok

Monday, 16 November 2026 - 11:54

Bupati Rote Ndao Belajar dari Tiongkok, Budaya dan Kebersihan Jadi Kunci Wisata

Saturday, 14 November 2026 - 22:03

Hibah Rp. 250 Juta ke UNSTAR Jadi Catatan, Pemda Tegaskan Sesuai Regulasi

Saturday, 14 November 2026 - 21:36

DPRD dan Pemkab Rote Ndao Rampungkan APBD Induk 2027 dan 8 Ranperda

Friday, 13 November 2026 - 21:10

Tumpang Tindih Kewenangan TBUPP, Ini Sikap Tegas Sekda di DPRD Rote Ndao

Friday, 13 November 2026 - 18:06

DPRD Tegaskan Keberadaan TBUPP Timbulkan Pemborosan APBD, Ini Kata Mantan Sekda

Friday, 13 November 2026 - 14:57

Anggaran TBUPP Disorot, DPRD Desak Pemda Evaluasi Menyeluruh

Berita Terbaru