ROTE NDAO, SINDONTT.COM – Keberadaan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mendapat sorotan tajam DPRD
Dalam laporan Komisi I yang dibacakan Anggota DPRD Rote Ndao, Sepri Sina, pada sidang DPRD, Jumat (13/11/2026)
Legislatif secara tegas meminta pemerintah daerah mempertimbangkan rasionalisasi, restrukturisasi bahkan penghentian keberadaan TBUPP apabila hasil evaluasi menunjukkan tim tersebut tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi pembangunan daerah
Jangan Sampai Menjadi Beban APBD
Apabila keberadaannya justru menimbulkan pemborosan anggaran dan duplikasi fungsi pemerintahan, maka pemerintah diminta mengambil langkah tegas
DPRD juga mengingatkan agar belanja honorarium, operasional, rapat dan kegiatan TBUPP benar-benar memiliki indikator kinerja serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
Sorotan tersebut sekaligus menjadi peringatan terhadap rencana pengalokasian anggaran TBUPP dalam APBD Tahun Anggaran 2027
DPRD meminta agar anggaran tersebut ditinjau kembali dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip transparansi dan akuntabilitas
Rakyat Harus Menjadi Prioritas
DPRD menegaskan bahwa anggaran daerah semestinya lebih diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, pemberdayaan ekonomi, penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Pesan utama dari catatan legislatif tersebut adalah setiap rupiah APBD harus menghasilkan manfaat nyata. Keberadaan sebuah tim di lingkungan pemerintah daerah tidak cukup hanya berdasarkan pembentukan dan penganggaran, tetapi harus dibuktikan melalui kontribusi konkret bagi percepatan pembangunan Rote Ndao
Sementara Mantan Sekretaris Daerah (sekda) Rote Ndao Alfred H. J Zacharias selaku ketua TBUPP Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao ketika dimintai tanggapannya memilih tidak memberikan komentar
“Saya no comen,” ujar Alfred
Namun, Alfred mengatakan nantinya Bupati atau wakil Bupati yang akan menjelaskan tugas keberadaan TBUPP tersebut
“Nanti Bupati dan Wakil Bupati yang menjelaskan saja, karena apa yang kita kaji dan lain-lain dilaporkan ke Pemda/Bupati/Wakil Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada,” ungkap Alfred kepada wartawan
Saat ini ada tiga orang yang menjabat sebagai TBUPP di lingkungan pemerintah kabupaten Rote Ndao yakini Alfred H. J Zacharias sebagai ketua, Marthen Mulik dan Johanis Rihi sebagai anggota
Penggangaran untuk tiga orang TBUPP tersebut berada di Bagian Ekonomi dan Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (**)

















