SINDO-NTT.COM – ROTE NDAO
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk didampingi Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan memberikan peringatan kepada seluruh jajarannya, khususnya para kepala desa, untuk bersikap terbuka terkait pengelolaan dana desa.
“Buka semua masalah, jangan ada yang ditutup-tutupi!” tegasnya dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Program serta Kebijakan Strategis Daerah di Auditorium Ti’i Langga, Kamis (6/3/2025) pagi.
Rapat yang dihadiri oleh Kepala UPTD SD & SMP, Kepala UPT, Lurah, Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, dan Pj. Kepala Desa Persiapan se-Kabupaten Rote Ndao itu membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, terutama dana desa.
Bupati Paulus mengawali dengan mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya soliditas dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Komunikasi, koordinasi, dan kekompakan kita ini ditekankan langsung oleh Presiden,” ujarnya.
Namun, fokus utama Bupati adalah pada pengelolaan dana desa yang dinilai rawan korupsi. Ia merujuk pada data nasional yang menunjukkan tingginya angka kasus korupsi di tingkat desa. “Korupsi yang paling besar terjadi di Republik ini ada di tingkat desa. Sangat tinggi,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Bupati menawarkan dua opsi. Pertama, membuka diri secara internal dan melaporkan semua permasalahan. Kedua, jika tidak ada keterbukaan, ia tak segan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.
“Saya sudah komunikasi dengan Bapak Sekda. Apakah perlu saya turunkan BPKP untuk audit? Audit dari OPD, sekolah, rumah sakit, puskesmas,” kata Bupati. Namun, Sekda meminta waktu untuk pembenahan internal.
Meski demikian, Paulus menegaskan bahwa ia telah menerima laporan-laporan terkait masalah pengelolaan dana, termasuk dana BOS dan BOK.
Bupati mengajak seluruh peserta untuk berkoordinasi, dan mencari Solusi Bersama.
“Saya minta supaya Bapak Ibu harus terbuka dengan saya,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Paul Henuk menginstruksikan Sekda untuk membuat grup WhatsApp (WA) yang melibatkan seluruh pimpinan OPD, Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan, Lurah, Kepala UPT, Kepala UPTD SD, dan SMP, grupnya sendiri-sendiri dan Bupati ada di semua grup . Tujuannya, mempermudah komunikasi, pelaporan, dan penyelesaian masalah.
“Dengan ada grup WA itu, Bapak Ibu yang ada di tugasnya masing-masing, kalau ada masalah bisa langsung komunikasi dengan saya. Tidak harus buang waktu, buang tenaga datang ke ruang Bupati,” pungkasnya.
Keterbukaan, menurut Bupati, adalah kunci untuk mencegah korupsi dan membangun kepercayaan publik di Rote Ndao (Tim)
