Ketua MPR – RI Dukung Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan

Avatar photo

Saturday, 18 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai penggantinya akan dibentuk suatu badan pengelola pajak otonom (Badan Penerimaan Negara) yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

“Ide pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan sebenarnya bukan hal baru. Ini merupakan salah visi-misibkampanye Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 pun, telah dibahas masalah ini. Namun, hingga kini belum terealisasi,” ujar Bamsoet dalam press gathering bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Sabtu (18/3/23).

Hadir antara lain Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K. Harman, Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Eem Marhamah, Plt. Deputi Administrasi/Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ariawan serta para wartawan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/DPR/DPD-RI).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kebijakan pemisahan DJP dengan Kemenkeu sebenarnya sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dibuat pemerintah pada tahun 2015. Di pasal 95, disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nantinya DJP akan dibentuk dalam satu badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bersifat otonom. Pemisahan DJP sebagai lembaga mandiri yang bersifat independen bertujuan agar institusi tersebut lebih kuat dan efektif. Sama halnya ketika pembentukan badan baru seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan,
jika badan khusus yang mengurusi perpajakan dibentuk, maka otoritas pajak akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai hingga penataan regulasi perpajakan. Termasuk meningkatkan penerimaan negara.

Baca Juga:  Hari Pahlawan ke-81, Pemkab Rote Ndao Gaungkan Semangat Kesetiakawanan Sosial

Terlebih, saat ini penerimaan pajak Indonesia mencapai lebih dari 75% dari pendapatan negara. Pemerintah sendiri dalam APBN 2023 telah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 2.463 triliun. Dimana pendapatan dari pajak sebesar Rp 2.021,2 triliun atau sekitar 82% dari total penerimaan negara.

“Sejumlah negara juga telah melakukan pemisahan badan pajak dengan Kemenkeu. Semisal, Amerika Serikat yang memiliki lembaga pajak otonom terpisah dari Kemenkeu, bernama Internal Revenue Service (IRS). Singapura memiliki Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), otoritas pajak semi otonom yang tidak berada dibawah Kemenkeu. Beberapa negara lain juga telah membuat lembaga pajak semi otonom,” pungkas Bamsoet. (***)

Berita Terkait

Perjuangan Bupati, Tiga Proyek Irigasi di Rote Ndao Senilai Rp 16,66 Miliar Segera Dikerjakan
Hari Pahlawan ke-81, Pemkab Rote Ndao Gaungkan Semangat Kesetiakawanan Sosial
Hari Pahlawan ke-81, Kemenag Rote Ndao Perkuat Semangat Persatuan dan Toleransi
Kabar Baik, Desember 2026 Dana Bencana Rp 7,5 Miliar Masuk Rote Ndao, Ini Peruntukannya
Dari Rote Ndao Untuk Indonesia, Apremoi Ambil Bagian Dalam Penguatan Nilai Kebangsaan
Padi Terdampak Proyek K-SIGN Mati, Dinas Pertanian Serahkan Standar Ganti Rugi Ke Nindy Karya
Ekonomi Tumbuh 7,96 Persen, Bupati Raih Penghargaan Kabupaten Terentaskan Paling Progresif
Surat Berisi Berita Bohong, Tentang Proyek K-SIGN Rote Ndao, Bupati : Lawan Berniat Jahat
Tag :

Berita Terkait

Wednesday, 11 November 2026 - 10:16

Perjuangan Bupati, Tiga Proyek Irigasi di Rote Ndao Senilai Rp 16,66 Miliar Segera Dikerjakan

Tuesday, 10 November 2026 - 11:59

Hari Pahlawan ke-81, Pemkab Rote Ndao Gaungkan Semangat Kesetiakawanan Sosial

Tuesday, 10 November 2026 - 11:35

Hari Pahlawan ke-81, Kemenag Rote Ndao Perkuat Semangat Persatuan dan Toleransi

Thursday, 5 November 2026 - 22:34

Kabar Baik, Desember 2026 Dana Bencana Rp 7,5 Miliar Masuk Rote Ndao, Ini Peruntukannya

Friday, 16 October 2026 - 12:40

Dari Rote Ndao Untuk Indonesia, Apremoi Ambil Bagian Dalam Penguatan Nilai Kebangsaan

Tuesday, 6 October 2026 - 14:52

Padi Terdampak Proyek K-SIGN Mati, Dinas Pertanian Serahkan Standar Ganti Rugi Ke Nindy Karya

Thursday, 1 October 2026 - 06:12

Ekonomi Tumbuh 7,96 Persen, Bupati Raih Penghargaan Kabupaten Terentaskan Paling Progresif

Tuesday, 29 September 2026 - 06:50

Surat Berisi Berita Bohong, Tentang Proyek K-SIGN Rote Ndao, Bupati : Lawan Berniat Jahat

Berita Terbaru