SINDONTT.COM – ROTE NDAO
Pemerintah Desa Lidor, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, mempublikasikan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat
Dalam baliho laporan realisasi anggaran tersebut, Pemdes Lidor mengusung visi “Lidor Rumah Kita: Maju Bersama, Setara, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Berdasarkan data yang dipublikasikan, total pendapatan Desa Lidor pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp639.410.482, dengan realisasi tahap pertama mencapai Rp159.518.000
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan transfer, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, serta pendapatan lain-lain
Sementara itu, pada sektor belanja desa, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp696.026.462, dengan realisasi sementara sebesar Rp93.470.000
Belanja tersebut meliputi beberapa bidang utama, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
Dari rincian yang dipublikasikan, bidang pelaksanaan pembangunan desa menjadi salah satu sektor dengan realisasi terbesar, yakni Rp43.600.000. Sedangkan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terealisasi sebesar Rp21.600.000
Selain itu, bidang pemberdayaan masyarakat tercatat terealisasi Rp18.270.000, pembinaan kemasyarakatan Rp4.000.000, dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp6.000.000.
Dalam laporan tersebut juga tercatat surplus/defisit anggaran sebesar Rp66.048.000 pada tahap realisasi berjalan
Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Transparan
Penjabat Kepala Desa Lidor, Jony F. Tungga, S.Pd, kepada wartawan, Selasa (15/6/2026) menegaskan bahwa komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
Publikasi realisasi APBDes ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat agar mengetahui penggunaan anggaran desa sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa (tim/nasa)
