ROTE NDAO, SINDONTT.COM –
Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai berdampak pada aktivitas birokrasi pemerintahan, Setelah sejumlah sekolah dilaporkan meliburkan siswa akibat kesulitan BBM, kini persoalan serupa turut memengaruhi kehadiran aparatur sipil negara (ASN) dalam apel Kesadaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)
Dari total 1.512 ASN yang menjadi peserta apel, hanya 615 orang yang hadir. Sementara itu, sebanyak 897 ASN lainnya tidak mengikuti kegiatan tersebut
Data tersebut menunjukkan tingkat kehadiran ASN hanya mencapai 40,7 persen. Adapun 59,3 persen lainnya tidak hadir di tengah kondisi pasokan BBM yang semakin sulit diperoleh
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Rote Ndao, Ernest Sula, membenarkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi ROLLE.id di ruang kerjanya, Senin (19/10/2026).
“Jadi memang yang pertama, bukan kelangkaan lagi, tapi ketiadaan BBM,” ujar Ernest
Ia menyebutkan, dari 1.512 ASN yang seharusnya mengikuti apel, hanya 615 orang yang hadir.
Pemerintah daerah berharap pasokan BBM segera kembali tersedia sehingga mobilitas masyarakat, termasuk ASN yang harus menjalankan tugas pemerintahan, tidak terus terganggu
“Kita berharap bahwa pasokan BBM bisa masuk dan semua ASN bisa mendapatkan BBM untuk bekerja,” katanya
Sekwan Maklumi Pegawai yang Tak Hadir
Dampak krisis BBM juga dirasakan di lingkungan Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Rote Ndao. Sekretaris DPRD, Yesi Dae Panie, mengakui bahwa ketiadaan bensin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah pegawainya tidak dapat mengikuti apel
Menurut Yesi, ketidakhadiran pegawai dalam kondisi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai persoalan kedisiplinan. Kesulitan memperoleh BBM turut menghambat perjalanan pegawai dari rumah menuju lokasi apel.
Ia menjelaskan, dari 59 pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD, sebanyak 45 orang mengikuti apel. Sementara itu, satu orang sedang melaksanakan tugas reses, satu orang sakit, dan lima orang mengantongi izin
Pegawai lainnya tidak dapat mengikuti apel karena terkendala ketersediaan bensin
“Dari 59 pegawai di sini, 45 ikut apel, satu reses, satu sakit, lima izin dan sisanya tidak bisa ikut karena bensin tidak ada,” jelas Yesi
Jarak Tempuh Jadi Kendala
Yesi menambahkan, jarak tempat tinggal pegawai juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Sejumlah pegawai tinggal di wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, seperti Pantai Baru, Dela, Rote Timur, hingga Landu Leko
Dalam situasi normal, perjalanan dari wilayah-wilayah tersebut membutuhkan dukungan transportasi dan BBM yang memadai. Namun, ketika bensin sulit diperoleh, pegawai menghadapi kendala untuk menjangkau tempat kerja tepat waktu
“Ada yang tinggal di Pantai Baru, Dela, Rote Timur, bahkan Landu Leko, jadi kita maklumi karena bensin tidak ada,” ungkapnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis BBM bukan hanya menyangkut kebutuhan transportasi masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi kelancaran aktivitas pemerintahan.
Ketersediaan pasokan BBM menjadi kebutuhan mendesak agar mobilitas masyarakat dan aparatur pemerintah dapat kembali berjalan normal, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berlangsung (**)
