ROTE NDAO, SINDONTT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Induk Tahun Anggaran 2027 dan delapan Ranperda lainnya
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara pada Jumat (13/11/2026) malam
Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah sekaligus mendukung keberlanjutan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao
Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Teken Persetujuan
Persetujuan Ranperda APBD Induk 2027 dilakukan oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, yang mewakili pemerintah daerah, Sementara dari pihak DPRD, penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Alfret Saudila bersama Wakil Ketua Denison Moy dan Lasarus Yonas Pah
Selain APBD 2027, delapan Ranperda lainnya yang disepakati meliputi perubahan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa. Ketiganya merupakan perubahan terhadap Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 8, 9, dan 10 Tahun 2019
Atur Tata Ruang hingga Pajak Daerah
Ranperda lainnya mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2046, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dua Ranperda lainnya mengatur Penyelenggaraan Angkutan dan Penyelenggaraan Parkir. Dengan demikian, total sembilan Ranperda telah memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Masuk Tahap Harmonisasi dan Evaluasi
Setelah persetujuan bersama, seluruh Ranperda tersebut akan memasuki tahapan harmonisasi dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah daerah dijadwalkan menyampaikan dokumen Ranperda kepada Kantor Wilaya Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur NTT paling lambat tiga hari kerja setelah penandatanganan berita acara.
Tahapan harmonisasi dan evaluasi tersebut menjadi bagian penting sebelum Ranperda diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)
Kesepakatan sembilan Ranperda ini sekaligus menunjukkan sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao (**)

















