SINDO-NTT.ID – ROTE NDAO
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD ROTE NDAO TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM DAN CATATAN KRISTIS ATAS 5 RANPERDA APBD ROTE NDAO 2023 PADA SIDANG KE 1V DPRD ROTE NDAO YANG DIBACAKAN OLEH ANGGOTA DPRD FRAKSI PDI PERJUANGAN ZINSENDORF YOSUS ADU PADA HARI SELASA, 22 NOVEMBER 2023
PADA KESEMPATAN ITU FRAKSI PDIP DPRD ROTE NDAO MEMINTA
KOMITMEN POLITIK PEMERINTAH UNTUK SALING BERSINERGI
MEMBANGUN DAERAH INI DENGAN KOMITMEN
KEGOTONGROYONGAN DAN SALING MENGUATKAN UNTUK
MENUMBUHKAN RASA SOLIDARITAS DAN SOLIDITAS DALAM
MEMBANGUN DAERAH INI,
BERULANG KALI KAMI SEBAGAI PERWAKILAN PDI PERJUANGAN
SELALU MENEGASKAN BAHWA KEPENTINGAN KAUM KECIL HARUS
DIUTAMAKAN KARENA KEHADIRAN KITA SEMUA DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INI ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
SOSIAL BAGI SELURUH MASYARAKAT INDONESIA KHUSUSNYA
MASYARAKAT KABUPATEN ROTE NDAO.
DENGAN MEMBANGUN KOMITMEN KEGOTONGROYONGAN
TERSEBUT KITA SEMUA AKAN HADIR SEBAGAI PROBLEM SOLVER
BUKAN PROBLEM MAKER YANG HANYA BISA MENCIPTAKAN
MASALAH TANPA MEMBERIKAN SOLUSI NYATA DALAM
PENYELESAIANNYA, FRAKSI PDIP MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK BEKERJA
DAN BERJUANG DENGAN TULUS MEMBANGUN NUSA FUA FUNI INI
SEHINGGA KITA DAPAT MENGUBAH TANGISAN RAKYAT MENJADI
MENJADI SUKA CITA.
JIKA KITA MENCERMATI KETENTUAN PASAL 104 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, DENGAN LUGAS DAN TEGAS MENYATAKAN
BAHWA “KEPALA DAERAH WAJIB MENGAJUKAN RANCANGAN
PERDA TENTANG APBD DISERTAI PENJELASAN DAN DOKUMEN
PENDUKUNG KEPADA DPRD PALING LAMBAT 60 (ENAM PULU
HARI SEBELUM 1 (SATU) BULAN TAHUN ANGGARAN BERAKHIR
UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA
DAERAH DAN DPRD”, ATAU DIMAKNAI BAHWA KEPALA DAERAH
WAJIB MENGAJUKANNYA PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN
SEPTEMBER. NAMUN OLEH KITA DI ROTE NDAO DALAM HAL INI
YANG TERHORMAT PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO BARU
MENGAJUKAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023 KE DPRD PADA TANGGAL 21
NOVEMBER 2022 MERUPAKAN SEBUAH BENTUK KETIDAKTAATAN
TERHADAP PERINTAH REGULASI DIMAKSUD NAMUN SETIDAKNYA
KITA TELAH SEDIKIT BERUBAH KARNA PENGAJUANNYA HARI INI
MENUNJUKKAN KITA LEBIH CEPAT 3 HARI PENGAJUANNYA
DIBANDING TAHUN LALU YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 24
NOVEMBER, OLEH KARENA ITU FRAKSI PDI PERJUANGAN SEBAGAI
TEMAN POLITIK ATAU BAHKAN MITRA SEJATI PEMERINTAH
MEMINTA AGAR KEDEPAN ATAU DI TAHUN TERAKHIR
KEPEMIMPINAN YANG KAMI CINTAI MAMA BUPATI ROTE NDAO
PENGAJUAN APBD LEBIH TEPAT WAKTU SEHINGGA
PEMBAHASANNYA TIDAK TERBURU-BURU DAN PENETAPAN APBD
TERKESAN ASAL JADI
JIKA MELIHAT WAKTU PEMBAHASAN YANG SANGAT SINGKAT,
FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA KITA SEMUA UNTUK
MEMANFAATKAN WAKTU TERSEBUT SEBAIK-BAIKNYA DALAM
MELAKUKAN PENCERMATAN DAN PENDALAMAN PADA SETIAP FASE
PEMBAHASAN SEHINGGA PRODUK YANG KITA HASILKAN BENAR-
BENAR TERJAGA KUALITAS DAN KEMANFAATANNYA UNTUK RAKYAT
ROTE NDAO.
FRAKSI PDIP JUGA BERHARAP APBD KABUPATEN ROTE NDAO
HARUS MAMPU MENJAWAB PERSOALAN-PERSOALAN KRUSIAL DI
KABUPATEN ROTE NDAO SESUAI PRIORITASNYA MASING-MASING
BUKAN SEBALIKNYA APBD HADIR UNTUK MENCIPTAKAN
PERSOALAN-PERSOALAN BARU. OLEH KARENA ITU TEKAD FRAKSI
PDI PERJUANGAN ADALAH MENGAWAL SEMUA ANGGARAN PRO
RAKYAT YANG DITUANGKAN DALAM RAPBD TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN DEMIKIAN DIPASTIKAN SETIAP RUPIAH YANG DITETAPKAN
BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT ROTE
NDAO SECARA BERKEADILAN
DALAM PEMBAHASAN NANTINYA FRAKSI PDI PERJUANGAN
BERKOMITMEN UNTUK MENCERMATI KONSISTENSI RAPBD
KABUPATEN ROTE NDAO TERHADAP DOKUMEN KUA DAN PPAS
YANG SUDAH DITETAPKAN SERTA DOKUMEN PERENCANAAN
LAINNYA, DENGAN HARAPAN SEMUA ANGGARAN YANG DIUSULKAN
HARUS DIDAHULUI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG DENGAN
HARAPAN AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG NYATA BAGI
MASYARAKAT
DALAM PEMBAHASAN NANTINYA KAMI INGIN MEMASTIKAN
BAHWA ANGGARAN YANG DIUSULKAN PEMERINTAH TIDAK ADA
SATUPUN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PERSOALAN HUKUM
KARENA MENABRAK KETENTUAN YANG BERLAKU, UNTUK ITU
BILAMANA TERDAPAT PENGANGGARAN YANG TIDAK DILANDASI
DENGAN ARGUMENTASI DAN PAYUNG HUKUM YANG JELAS SERTA
DINILAI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA BAIK, FRAKSI PDI
PERJUANGAN TENTU TIDAK BERKOMPROMI UNTUK MENERIMANYA
JIKA MENCERMATI MINIMNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG TERUS MENJADI MOMOK DARI TAHUN KE TAHUN,
FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA PEMERINTAH UNTUK MENCARI
FORMULASI KEBIJAKAN INOVATIF DAN KREATIF YANG DAPAT
MENDONGKRAK PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI MOMENTUM KONSTITUSIONAL INI FRAKSI PDI
PERJUANGAN MENYAMPAIKAN BEBERAPA PERTANYAAN, SARAN DAN
PERTIMBANGAN UNTUK KIRANYA DAPAT DIRESPON DAN
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
YAKNI
1. PADA MOMENTUM INI FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA
PENJELASAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
RESPONNYA TERHADAP KONDISI HARGA RUMPUT LAUT YANG
TERJUN BEBAS AKIBAT DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI NTT YANG MELAKUKAN LARANGAN PENGIRIMAN
BAHAN BAKU RUMPUT LAUT KERING KELUAR NTT. KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI INI TENTU SECARA POLITIK KAMI
PANDANG TIDAK PRO RAKYAT BAHKAN DAPAT DIKATAKAN
LEBIH PRO TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DI PROVINSI NTT
LEBIH KHUSUS DI KABUPATEN ROTE NDAO. KEBIJAKAN INI
DAPAT DIKATAKAN AKAN MEMBUNUH EKONOMI PETANI
RUMPUT LAUT DI KABUPATEN ROTE NDAO. OLEH KARENA ITU
MELALUI FORUM INI SEKALI LAGI FRAKSI PDI PERJUANGAN
MEMPERTANYAKAN SEJAUH MANA KEBERPIHAKAN
PEMERINTAH KEPADA PETANI RUMPUT LAUT SEKALIGUS
MEMPERTANYAKAN LANGKAH APA YANG SUDAH DILAKUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DALAM MENYELESAIKAN
DAMPAK DARI PERSOALAN DIMAKSUD KARENA SEJAK
KEBIJAKAN TERSEBUT HARGA RUMPUT LAUT HARI INI BERADA
PADA TITIK NADIRNYA. DALAM FORUM INI JUGA FRAKSI PDI
PERJUANGAN MEMINTA DPRD UNTUK BERSUARA SECARA
LISAN MAUPUN TERTULIS KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NTT
DAN LEMBAGA DPRD PROVINSI NTT BAHKAN KEPADA
PEMERINTAH PUSAT BAHKAN LEMBAGA DPR-RI SEHINGGA
DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH INI DENGAN TUNTAS
SUPAYA RAKYAT KECIL JANGAN TERUS DIKORBANKAN HANYA
UNTUK KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG.
2. MASALAH KELANGKAAN PUPUK DI KABUPATEN ROTE NDAO
YANG SUDAH TERJADI HAMPIR LIMA BELAS TAHUN SEOLAH
MEMBERIKAN SEBUAH KONKLUSI BAHWA PEMERINTAH DAN
DPRD TIDAK SANGGUP MENGATASI PERSOALAN INI DENGAN
SEBUAH KEBIJAKAN YANG MAMPU MENJADI SOLUSI. OLEH
KARENA ITU FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUSULKAN AGAR
PERLU ADANYA SEBUAH KEBIJAKAN UNTUK MEMASTIKAN
STOK PUPUK DI KABUPATEN ROTE NDAO TETAP TERJAGA
MISALNYA DENGAN MELAKUKAN KEBIJAKAN OPERASI PASAR
YAKNI DENGAN MEMBELI PUPUK NON SUBSIDI DI PIHAK
PRODUSEN DAN MENJUALNYA KEPADA MASYARAKAT DENGAN
HARGA SUBSIDI. DENGAN DEMIKIAN MASALAH KETERSEDIAAN
PUPUK DAPAT DI ATASI
3. SALAH SATU PERSOALAN YANG MEMANTIK KELUHAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN ROTE NDAO ADALAH PENUTUPAN
TAMBANG GALIAN C, KONDISI INI TENTU BERDAMPAK PADA
SEKTOR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN. MEMANG INI BUKAN
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO NAMUN
FRAKSI PERLU MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT
LANGKAH APA YANG SUDAH DAN SEMENTARA DILAKUKAN
UNTUK MENJAWAB PERSOALAN INI. TERMASUK SEJAUH MANA
KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI ATAUPUN PIHAK PEMEGANG IZIN
UNTUK MENCARIKAN SOLUSINYA.
4. SALAH SATU KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK KEPADA EKONOMI
KABUPATEN ROTE NDAO ADALAH MANAIKAN HARGA TIKET
KENDARAAN SECARA TIDAK WAJAR. KABIJAKAN INI TENTU
AKAN MENIMBULKAN INFLASI DI KABUPATEN ROTE NDAO OLEH
KARENA ITU MELALUI FORUM INI FRAKSI PDI PERJUANGAN
MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT LANGKAH APA
YANG DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI
PERSOALAN DIMAKSUD.
5. SEBAGIAN BESAR PEKERJAAN PROYEK FISIK DI KABUPATEN
ROTE NDAO YANG TERKESAN ASAL-ASALAN DAN TIDAK
BERKUALITAS MENJADI CATATAN KHUSUS FRAKSI PDI
PERJUANGAN KEPADA PEMERINTAH. OLEH KARENA ITU KAMI
MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT APA SAJA YANG
SUDAH DILAKUKAN PEMERINTAH TERHADAP KONDISI
TERSEBUT KARNA YANG KAMI TAHU BAHWA KUALITAS PROYEK
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ROTE NDAO SELALU MENJADI
KELUHAN MASYARAKAT. TENTU FRAKSI PDI PERJUANGAN
TIDAK INGIN SECARA VULGAR MENYEBUTKAN PROYEK YANG
MANA DAN SIAPA KONTRAKTORNYA.
6. FRAKSI PDI PERJUANGAN TERUS MEMINTA KEPADA
PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN POLA 5 (LIMA) HARI KERJA
BAGI PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
AGAR SELARAS DENGAN HARI KERJA PEMERINTAH PROVINSI
DAN PUSAT, KAMI BERHARAP KEBIJAKAN 5 (LIMA) HARI KERJA
JUGA DAPAT BERDAMPAK PADA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
KERJA ASN. DENGAN KEBIJAKAN INI DIHARAPKAN DAPAT
MENINGKATKAN TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN LOKAL KE
LOKASI-LOKASI WISATA DI KABUPATEN ROTE NDAO
KHUSUSNYA DI HARI SABTU KARENA SEMUA ASN DI
KABUPATEN ROTE NDAO TENTU DAPAT MEMANFAATKAN HARI
SABTU SEBAGAI HARI UNTUK BERLIBUR DAN BERWISATA
APALAGI JIKA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENGATURNYA
DENGAN MISALNYA MEMBUAT KEBIJAKAN AGAR SETIAP ASN
WAJIB MEMANFAATKAN HARI SABTU SEBAGAI HARI
BERWISATA DAN WAJIB MEMPUBLIKASIKANNYA MELALUI
PLATFORM-PLATFORM MEDIA SOSIAL YANG TERSEDIA, HAL INI
TENTU MENDORONG PROMOSI WISATA SECARA GRATIS DAN
DAPAT BERKORELASI TERHADAP PENINGKATAN DAYA BELI
YANG NANTINYA BERMUARA PADA PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT KECIL TERUTAMA PARA PEDAGANG DAN
PENJUAL JASA DI LOKASI-LOKASI WISATA DI KABUPATEN ROTE
NDAO DAN JUGA DENGAN PUBLIKASI MASIF OLEH ASN
DIMAKSUD, DENGAN SENDIRINYA GELIAT SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN ROTE NDAO AKAN KELUAR DARI NADIR
KETERPURUKANNYA. SEKALI LAGI KAMI MOHON DENGAN
HORMAT PERTIMBANGAN MAMA BUPATI ROTE NDAO YANG
KAMI CINTAI.
7. FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA KEPADA PEMERINTAH
UNTUK MENYERAHKAN SECARA UTUH SEMUA PROSES
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KABUPATEN ROTE NDAO
UNTUK MEMANGKAS ALUR BIROKRASI SEKALIGUS MENCEGAH
POTENSI EGO SEKTORAL ANTAR OPD. MISALNYA MASALAH IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN YANG MASIH MELIBATKAN DINAS
PUPR PADAHAL SALAH SATU ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
PUSAT ADALAH MEMANGKAS ALUR BIROKRASI. JANGAN
SAMPAI PERIZINAN MENJADI MASALAH DALAM INVESTASI DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN ROTE NDAO. PADA
PRINSIPNYA PERIZINAN HARUS DIPERMUDAH BUKAN
DIPERSULIT KARENA YANG KITA HARAPKAN DAMPAK DARI
KEMUDAHAN SEBUAH IZIN ADALAH DAPAT MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI BAHKAN DAPAT MENYERAP TENAGA
KERJA.
8. SEMENJAK DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA,
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO BELUM PERNAH
MENGAJUKAN RANPERDA SEBAGAI IMPLEMENTASI LANJUTAN
DARI UNDANG-UNDANG DIMAKSUD. UNTUK ITU KAMI MEMINTA
PENJELASAN PEMERINTAH TERKAIT TINDAK LANJUT
PEMERINTAH DALAM MENYIAPKAN REGULASI LANJUTAN DARI
PRODUK HUKUM DIMAKSUD
9. SALAH SATU PENYEBAB LAMBANNYA PENCAPAIAN TARGET
PEMERINTAH DAERAH ADALAH MASALAH AKSELERASI DALAM
BIROKRASI, OLEH KARENA ITU FRAKSI PDI PERJUANGAN
MEMINTA KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENATA SECARA BAIK
BIROKRASI DI KABUPATEN ROTE NDAO YAITU DENGAN
MENEMPATKAN ORANG YANG TEPAT PADA JABATAN YANG
TEPAT SERTA MENGISI KEMBALI JABATAN-JABATAN YANG
LOWONG TERUTAMA JABATAN-JABATAN STRATEGIS MISALNYA
JABATAN KEPALA BAPPELITBANG YANG SAMPAI HARI INI MASIH
LOWONG PADAHAL INI MERUPAKAN JABATAN STRATEGIS
KARENA HARUS MEMIMPIN DAPUR PERENCANAAN DI
KABUPATEN ROTE NDAO
10. ASPIRASI MASYARAKAT DESA LENTERA KECAMATAN ROTE
BARAT DAYA AGAR PEMERINTAH SEKIRANYA MELAKUKAN
PENGASPALAN RUAS JALAN LINGKAR DESA LENTERA
KIRANYANYA MENDAPATKAN RESPON PEMERINTAH UNTUK
SEGERA DI KERJAKAN PEMERINTAH. DENGAN DEMIKIAN
AKTIVITAS SOSIAL DAN EKONOMI DALAM DESA TIDAK
TERKENDALA AKIBAT RUSAKNYA JALAN TERSEBUT.
11. MASALAH BELUM ADANYA FASILITAS KIR KENDARAAN DI
KABUPATEN ROTE NDAO TERUS MENJADI MASALAH KLASIK
DARI TAHUN KE TAHUN. KONDISI INI MENYEBABKAN
MASYARAKAT PEMILIK KENDARAAN HARUS MENGELUARKAN
BIAYA LEBIH MELAKUKAN UJI BERKALA KENDARAAN ATAU KIR
DI KUPANG. HAL INI TENTU TIDAK MENGUNTUKAN BAIK BAGI
DAERAH MAUPUN MASYARAKAT OLEH KARENA ITU, KAMI
MEMINTA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MELAKUKAN
PENGADAAN PERALATAN KIR UNTUK MENJAWAB KELUHAN
MASYARAKAT TERSEBUT
12. FRAKSI PDI PERJUANGAN MELALUI FORUM INI MEMINTA
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK TIDAK HANYA
MENGARAHKAN TENAGA DAN PIKIRAN UNTUK PEMBANGUNAN
RUMAH RAKYAT MELALUI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DAN
TERKESAN MENGABAIKAN PERUT RAKYAT, KARENA SALAH
SATU DAMPAK DARI PENGABAIAN PERUT RAKYAT ADALAH
TERJADINYA STUNTING YANG BELUM MAMPU DIATASI
PEMERINTAH. PERUT RAKYAT SANGAT BERHUBUNGAN DENGAN
EKONOMINYA OLEH KARENA ITU HARUSNYA PEMERINTAH
MENGGELONTORKAN ANGGARAN YANG CUKUP UNTUK
MENUMBUHKAN EKONOMI RAKYAT SEHINGGA DENGAN
EKONOMI YANG BAIK MAKA MASYARAKAT AKAN DAPAT
MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI KELUARGANYA DENGAN
DEMIKIAN ANGKA STUNTING DAPAT DIATASI. ARTINYA
PERMASALAHANNYA HARUS DISELESAIKAN DIHULUNYA BUKAN
DIHILIRNYA. KARENA BAGI KAMI EKONOMI RAKYAT ADALAH
HULUNYA DAN STUNTING ADALAH HILIRNYA.
13. SELAKU PASAR TERBESAR DI ROTE NDAO PASAR BUSALANGGA
PATUT DIBERIKAN DISPENSASI OLEH PEMERINTAH KHUSUSNYA
TERKAIT PEMBANGUNAN FASILITAS JALAN DI SEKITAR PASAR
YANG SAAT INI KONDISINYA RUSAK BERAT. UNTUK ITU KAMI
MEMINTA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MEMPERBAIKI JALAN
LINGKAR PASAR BUSALANGGA SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN
TERHADAP AKTIFITAS EKONOMI DI PASAR INI
14. KONDISI TAMBATAN PERAHU DI HUNDIHUK YANG RUSAK
BERAT PERLU MENDAPATKAN ATENSI UNTUK DIPERBAIKI
KARENA KONDISI TAMBATAN YANG KURANG MENDAPATKAN
PERHATIAN INI MENYEBABKAN BANYAK PERAHU NELAYAN
YANG RUSAK
15. PENINGKATAN RUAS JALAN INGGUINAK-OEINE TERUTAMA
SEGMEN TEMAS-MUNDEK-LIDOR YANG RUSAK BERAT DAN
SANGAT MEMPRIHATINKAN MERUPAKAN HAL URGEN YANG
DIKELUHKAN MASYARAKAT SETEMPAT KARENA MERUPAKAN
JALUR YANG SANGAT MENDUKUNG PEREKONOMIAN DI LOKASI
TERSEBUT. HAL YANG SAMA JUGA DIMINTA OLEH MASYARAKAT
DESA SUELAIN DAN KOLOBOLON KHUSUSNYA TERKAIT RUAS
JALAN SUELAIN-KOLOBOLON AGAR SEKIRANYA DAPAT SEGERA
DIPERBAIKI OLEH PEMERINTAH MELALUI PENINGKATAN tERHADAP RUAS JALAN TERSEBUT
16. PRAKTEK PENJUALAN HARGA BBM OLEH PENGECER DI ATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI YANG DITETAPKAN PEMERINTAH
MENJADI POLEMIK DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT OLEH
KARENA ITU PEMERINTAH DALAM HAL INI OPD TERKAIT PERLU
MELAKUKAN PENERTIBAN SEHINGGA MASYARAKAT TIDAK
DIRUGIKAN DENGAN PENJUALAN BBM DI ATAS HET TERSEBUT
17. PEMERINTAH PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN TERKAIT
TIDAK DITERTIBKANNYA TERNAK YANG BERKELIARAN DI PUSAT
KOTA BA’A PADAHAL SUDAH ADA PERDA YANG TELAH
MENGATUR TERKAIT HAL ITU. KONDISI PEMBIARAN TERNAK
BERKELIARAN DI PUSAT KOTA INI MEMBERI KESAN BAHWA
KOTA INI TIDAK TERTATA DENGAN BAIK. UNTUK ITU FRAKSI PDI
PERJUANGAN MEMINTA PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN
PENEGAKAN PERDA DIMAKSUD
SELAIN CATATAN-CATATAN TERSEBUT DI ATAS, FRAKSI PDIP JUGA MEMBERIKAN TANGGAPAN POLITIS TERHADAP PENGAJUAN 5
RANPERDA LANNYA YAKNI
1. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.
TERHADAP PENGAJUAN RANPERDA INI FRAKSI PDI PERJUANGAN
MENDUKUNG SEPENUHNYA PROSES PEMBAHASAN DAN
PENETAPANNYA
2. RANPERDA TENTANG PENETAPAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK.
PENGAJUAN RANPERDA INI TELAH DIDASARI DENGAN
ARGUMENTASI HUKUM DAN FILOSOFIS YANG JELAS SEHINGGA
KAMI MENDUKUNG PENUH PEMBAHASAN RANPERDA INI
NANTINYA.
3. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.
TERHADAP PENGAJUAN RANPERDA INI YANG TELAH SEJALAN
DENGAN REGULASI YANG BERLAKU, MAKA FRAKSI PDI
PERJUANGAN TIDAK MEMBERIKAN CATATAN ATAPUN SARAN.
FRAKSI HANYA MEMINTA AGAR JIKA NANTINYA KETIGA
RANPERDA TERKAIT ORAGNISASI PERANGKAT DAERAH SETELAH
DITETAPKAN AGAR DAPAT SECEPATNYA DILAKSANAKAN
SEHINGGA TIDAK TERJADI MASA TRANSISI YANG PANJANG YANG
DAPAT MENGGANGGU TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN
4. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERKAIT PENGAJUAN RANPERDA INI, FRAKSI PDI PERJUANGAN
MENYATAKAN AKAN MENDALAMINYA SECARA CERMAT
SEHINGGA SEMUA ASPEK MATERI MUATANNYA ATAPUN TEKNIS
PENYUSUSUNANNYA TIDAK MENYALAHI KETENTUAN YANG
BERLAKU
5. RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH.
TERHADAP PENGAJUAN RANPERDA INISIATIF INI, FRAKSI PDI
PERJUANGAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN
DAN TEMAN-TEMAN ANGGOTA DPRD KHUSUSNYA BAPEMPERDA
YANG TELAH MENGGODOK DAN MENYAMPAIKAN RANPERDA INI
UNTUK DI BAHAS DALAM PERSIDANGAN KALI INI, KAMI
BERHARAP RANPERDA INI MENJADI SOLUSI DALAM HAL
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN ROTE
NDAO.
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN ROTE NDAO MENYATAKAN MENERIMA
RANPERDA-RANPERDA TERSEBUT DI ATAS UNTUK DIBAHAS LEBIH
LANJUT SESUAI DENGAN TAHAPAN DAN MEKANISME PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN ROTE NDAO, (NASA
