SINDONTT.COM – ROTE NDAO
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menegaskan pentingnya kepastian hukum dan kenyamanan kawasan wisata Bo’a, karena itu mengambil langkah tegas membongkar blokade jalan menuju PT Bo’a Development, Rabu (20/11/2025)
Aksi ini dilakukan menyusul penutupan akses oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Pesisir (GEMAP) beberapa waktu lalu.
Pembukaan blokade dilakukan menggunakan satu unit wheel loader dengan pengamanan ketat dari aparat TNI–Polri. Pemerintah Desa Bo’a serta sejumlah warga turut menyaksikan proses pembersihan material yang sempat menutup jalur utama tersebut.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Rote Ndao, Nyongki F. Ndoloe, S.H., menegaskan bahwa tindakan pemerintah didasari pada kewajiban negara menjaga fasilitas umum agar tetap dapat digunakan masyarakat.
“Jalan yang diblokade itu fasilitas umum. Pemerintah wajib memastikan aksesnya terbuka,” tegas Nyongki.
Ia menilai tindakan pemblokiran oleh kelompok GEMAP bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta stabilitas kawasan wisata Bo’a yang menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Rote Ndao.
“Kami menghargai kebebasan menyampaikan pendapat. Tetapi ketika aksi itu sudah bertentangan dengan hukum dan mengganggu kepentingan publik, pemerintah tidak bisa tinggal diam,” ujarnya.
Nyongki juga menepis anggapan bahwa langkah pembongkaran ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada perusahaan. Menurutnya, pemerintah justru berada di posisi tengah untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan investor.
“Tidak ada keberpihakan. Pemerintah hadir untuk memastikan semua pihak masyarakat, swasta, dan pemerintah berjalan bersama demi pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sebelum langkah tegas diambil, pemerintah desa dan kecamatan telah berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok yang memblokade jalan, namun tidak diindahkan
“Ketika upaya persuasif tidak mendapat respon, kewenangan dikembalikan ke pemerintah daerah untuk bertindak demi kepentingan umum,” ungkap Nyongki.
Dengan dibukanya kembali akses jalan Bo’a, pemerintah berharap situasi masyarakat kembali kondusif dan kegiatan wisata di kawasan tersebut dapat berjalan normal tanpa gangguan.
“Harapan kami, langkah ini menjadi jembatan yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pihak swasta demi kemajuan daerah,” tutupnya (tim/nasa)
