SINDO-NTT.COM – ROTE NDAO
Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk, SH angkat bicara terkait penyalagunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rote Ndao di dinas kesehatan, Pendidikan dan lainnya yang menjadi sorotan publik, Penyalagunaan APBD diberbagi dinas bukan hal Baru pada masa kepemimpinan Bupati Sebelumnya
“Dua tahun lalu bendahara dinas kesehatan diduga gelapkan anggaran dinas yang mencapai miliaran rupiah. Tahun lalu dinas KB ratusan juta rupiah. Selain itu isu potongan tunjangan sertifikasi, tunjangan perbatasan dan lain-lain, juga diduga terjadi di dinas PKO,” Kata Wakil Ketua DPRD Paulus Henuk, SH kepada Sindo-NTT.com, Selasa (19/03/2024)
Dengan demikian Wakil DPRD Paulus Henuk berharap agar selama 1(satu) tahun Pj bupati yang bertugas di Rote Ndao saat ini bisa melakukan perubahan radikal pada berbagai sektor, Pj Bupati perlu menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum (APH)
“Pertama, harus mengamankan uang rakyat dengan menutup rapat ruang-ruang kebocoran APBD dan apbdes, Untuk hal ini Bapak Pj Bupati perlu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik APH, agar menuntaskan kasus-kasus yang sedang ditangani, agar ada efek jerah, Kedua, memperbaiki sistem kerja birokrasi dengan membangkitkan semangat kreatifitas dan inovasi para ASN dengan memberi kesempatan mengeksplor segala potensi dan kemampuan mereka, Ketiga, memastikan bahwa target-target dalam APBD 2024 harus ditercapai secara maksimal terutama target PAD karena selama ini Rote Ndao menjadi kabupaten se-NTT dengan realisasi PAD terendah, Ini memalukan karena itu DPRD telah mendorong kenaikan PAD pada tahun 2024 ini sehingga perlu diawasi ketat,” Tandasnya
Meminta kinerja OPD. Khusus Tambang Galian C agar dimaksimalkan karena setiap tahun ada potensi kerugian mencapai meliaran rupiah
“Saran kami agar semua proyek diwilayah Rote Ndao baik yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD 1 maupun APBD 2, menggunakan material dari perut bumi Rote Ndao maka pengusaha dan pemilik tambang dipanggil dan minta menyetor pajak dan retribusi daerah sesuai volume yang ada dalam kontrak
Yang ketiga, masalah pupuk dan BBM subsidi agar dibenahi sehingga petani, nelayan masyarakat tidak lagi menderita akibat ulah dari para mafia pupuk dan mafia BBM,” Tegas Paulus
Paulus Henuk dengan tegas meminta Inspektorat harus aktif melakukan pemeriksaan dan hasilnya harus dibuka, Jangan kemudian terjadi permainan setor kembali lalu pelaku aman,
“Kasus ASN napikor itu kerugian negaranya 1, 2 M lebih akibat penyalagunaan kewenangan. Kalau setiap ada laporan baru dinas-dinas diperiksa lalu ada temuan setor kembali maka para oknum bendahara dan oknum pengelola anggaran akan maling terus, Kalau ketahuan ya setor kembali. Kalau tidak ketahuan maka mereka pestapora sementara rakyat lagi menderita ya stunting ya miskin ekstrim,” Tegasnya
Selain itu, perlu inspektorat ungkap ke publik itu modus untuk garong uang APBD itu seperti apa? Ingat bahwa dengan SIPD seharusnya tidak lagi ada uang cash. Semua via transfer kenapa para bendahara bisa salahgunakan hak-hak nakes dinas dan puskesmas? Apa bendahara yang bermain sendiri atau melibatkan para kadis dan kapus?
“Saya berharap Bapap Pj bupati segera panggil kepala inspektorat untuk minta audit secara menyeluruh terhadap semua dinas dan puskesmas-puskesmas serta desa-desa, Tidak boleh dibiarkan tidak diaudit dengan alasan tidak ada angaran. Kalau anggaran selama ini tidak diberikan dan diam maka patut diduga ada kesengajaan penguasa untuk inspektorat tidak berdaya.” Ungkapnya (Nasa)
